HT: Jihad Defensif Kewajiban Setiap Muslim

kitab jihad dan perang

kitab jihad dan perang

Dalam kitab berjudul Hizbut Tahrir halaman 44, dinyatakan: “Bahwa Hizbut Tahrir tidak menggunakan kekuatan fisik untuk mempertahankan dirinya atau untuk melawan penguasa maka hal tersebut merupakan perkara yang tidak berkaitan dengan  jihad. Adapun jihad, maka dia tetap tegak sampai hari kiamat. Apabila terdapat serangan musuh di suatu negeri Islam maka wajib bagi umat Islam yang tinggal di sana untuk menghalau mereka. Syabab Hizbut Tahrir sebagai bagian dari umat Islam yang hidup di negeri tersebut, maka merekapun ikut menanggung kewajiban yang dipikul oleh kaum muslimin di negeri itu untuk melawan musuh karena status mereka sebagai muslim. Dan apabila terdapat pemimpin muslim yang menyelenggarakan jihad untuk meninggikan kalimat Allah, dan meminta bantuan kepada manusia, maka Syabab Hizbut Tahrir memenuhi panggilan tersebut sebagai bagian dari kaum muslimin yang hidup di dalam negeri yang dimintai bantuan itu.”

Terkait dengan kutipan di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan:

Satu: bahwa seorang anggota HT itu tidak hanya mengerjakan aktivitasnya sebagai anggota HT semata. Hal ini dikarenakan tidak seluruh tuntutan syara’ mereka kerjakan dalam kapasitas mereka sebagai anggota HT. Mereka juga bagian dari umat Islam sehingga mereka banyak mengerjakan aktivitas dan kewajiban yang mereka tanggung dalam kapasitas sebagai muslim, tidak ada kaitannya dengan status mereka sebagai anggota HT.

Sebagai organisasi politik, HT tidak didesain sebagai badan pelaksana bagi seluruh hukum syara’. Gerakkan politik seperti HT hanya melaksanakan tugasnya sebagai gerakkan politik saja sebagaimana yang dibebankan oleh syara’ kepadanya, seperti muhasabah bagi penguasa dan mengadopsi kemaslahatan umat lewat pemikiran yang ia sebarkan. Di luar itu, banyak sekali tuntutan syariat Islam yang tidak jatuh kepada gerakkan politik seperti HT, contohnya menegakkan hudud yang hanya bisa dilaksanakan oleh negara.

Ada pula kewajiban yang jatuh kepada person, bukan kepada organisasi politik. Shalat jum’at misalnya. Kewajiban ini jatuh kepada penduduk yang menetap di suatu wilayah. Kewajiban seperti itu tidak perlu diselenggarakan oleh gerakkan politik seperti HT. Maka dari itu, HT selaku organisasi tidak menyelenggarakan shalat jumat. Lain halnya dengan para anggota HT. Mereka adalah person yang merupakan bagian dari kaum muslimin, maka mereka juga wajib menyelenggarakan dan mengikuti sholat jum’at di lingkungan masing-masing bersama kaum muslimin yang lain. Ada di antara syabab yang menjadi makmum, ada yang menjadi mu’adzin, ada pula yang menjadi khatib dan imam di daerahnya. Semua itu bukan amalan HT, melainkan amalan mereka sendiri sebagai muslim. Ini karena shalat jumat merupakan kewajiban yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan status mereka sebagai anggota HT.

Demikian pula dengan kewajiban jihad untuk mempertahankan negeri dari serangan musuh. Kewajiban ini tidak jatuh kepada gerakkan politik seperti HT, namun jatuh kepada muslim selaku pribadi. Maka, para syabab akan melaksanakan kewajiban ini bersama umat islam yang lain di bawah komando para pemimpin perang di daerahnya masing-masing secara bershaf-shaf laksana bangunan yang kokoh (terkoordinir).

Yang kedua. Masalah tahapan dakwah yang dipahami oleh HT bahwa sebelum khilafah tegak tidak ada aktivitas dakwah yang ditempuh melalui aktivitas kekerasan bersenjata, maka masalah ini sama sekali tidak berkaitan dengan hukum wajibnya berjihad untuk mempertahankan suatu negeri muslim dari serangan musuh. Karena, yang dimaksud dengan jihad yang akan dilakukan ketika khilafah telah tegak adalah jihad thalabi atau hujumi, yakni menyerang wilayah Darul Kufur secara ofensif untuk melumpuhkan kekuatan kufur yang akan menghalangi sampainya Islam ke wilayah tersebut. Inilah jihad yang dilakukan oleh pasukkan negara Islam pada masa Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Seluruh Jazirah Arab, Syam, Irak, Persia, Mesir, Afrika Utara dan Asia Tengah menjadi bagian dari Darul Islam karena penakluakkan-penaklukkan yang meraka lakukan. Adapun jihad difa’i (defensif) maka pelaksanaannya tidak membutuhkan khilafah. Jihad ini harus dilakukan setiap kali ada serangan musuh terhadap negeri-negeri Islam, entah khilafah sudah tegak maupun belum. Jihad untuk mempertahankan negeri dari serangan musuh hukumnya wajib bagi setiap person yang ada di dalam negeri tersebut. Dan tidak ada aturan dalam syariat agama ini bahwa para anggota gerakkan politik harus berjihad di bawah bendera gerakkan politik masing-masing.

Wallahu a’lam (titokpriastomo.com)