Adakah Kewajiban Untuk Membentuk Kepemimpinan Global Bagi Seluruh Umat Islam?

Dalam hal ini ada dua perkara yang terpisah namun masih berikatan. Pertama, masalah ada/tidaknya kewajiban untuk mengangkat pemimpin; kedua, masalah apakah wajib mengangkat satu orang pemimpin bagi umat Islam di seluruh dunia.

Masalah pertama, bahwa umat islam itu wajib mengangkat pemimpin, merupakan perkara yang telah menjadi kesepahaman, tidak ada yang menentang hukum ini kecuali segolongan kecil dari kelompok marginal dalam Islam. Bahkan, menurut para ulama yang kredibel, kewajiban mengangkat pemimpin ini bukan lahir dari tuntutan kodrat kehidupan sosial manusia, melainkan tuntutan yang keluar dari nash-nash syara’. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa:

“kepemimpinan urusan masyarakat merupakan salah satu kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama dan dunia tidak dapat tegak tanpanya. Sesungguhnya kemaslahatan umat manusia tidak akan sempurna tanpa adanya aktivitas berkumpul di antara mereka, mengingat mereka adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Tatkala berkumpul itulah mereka harus memiliki pemimpin, sampai-sampai Nabi saw. bersabda “Apabila tiga orang pergi untuk melakukan safar maka hendaknya mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin”, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hadits Abu Sa’id dan Abu Hurairah. Imam Ahmad di dalam al-Musnad juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi saw bersabda, “tidak halal bagi tiga orang yang berada di gurun kecuali mereka menggangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin”. Perintah Nabi saw yang mewajibkan pengangkatan pemimpin bagi sekelompok kecil yang ada dalam perjalanan merupakan peringatan (perlunya pemimpin) bagi segala macam bentuk perkumpulan (interaksi) manusia.”[1]

Dalam kutipan di atas, Ibnu Taimiyah mendasari wajibnya pengangkatan pemimpin dengan dalil dari As-Sunnah. Kesimpulan Ibnu Taimiyyah ini juga didukung oleh dalil lain, yakni ijma’ atau kesepahaman para shahabat tentang wajibnya mengangkat seorang pemimpin pasca wafatnya Rasulullah saw.  Ibnu Hajar al-Haitsami menyatakan:

“Ketahuilah pula bahwa para shahabat ra telah berijma’ (memiliki kesepahaman) bahwa mengangkat Imam setelah berakhirnya masa kenabian adalah wajib, bahkan mereka telah menganggapnya sebagai salah satu kewajiban terpenting kerena mereka sibuk dalam urusan ini sampai mengesampingkan penguburan jenazah Rasulullah saw. Adapun Perbedaan pendapat di antara mereka tentang siapa yang akan dipilih (menjadi imam) tidaklah mempengaruhi ijma’ tersebut… Menurut kami, seluruh Ahlus Sunnah, dan juga sebagian besar Mu’tazilah, kewajiban tersebut didasarkan pada sam’i (wahyu), yaitu dari aspek kemutawatiran dan ijma’ yang telah disebutkan di atas”[2]

Ibnu Hajar Al-Haitsami dan ulama lain menjadikan aktivitas para shahabat pada saat wafatnya Rasulullah saw. sebagai dalil wajibnya imamah. Rasulullah saw. wafat pada hari senin waktu dhuha. Beliau tidak dikubur pada hari itu juga, melainkan pada selasa tengah malam, menurut kalender masehi, atau rabu tengah malam, menurut hitungan penanggalan Islam.[3] Yang menjadi sebab tertundanya penguburan Nabi saw. adalah karena pada hari senin, tepat setelah Nabi saw. wafat, sebagian shahabat sedang terlibat langsung dalam pembahasan mengenai imam yang akan menggantikan kepemimpinan Nabi saw. Sedangkan para shahabat yang tidak terlibat dalam pembahasan itu menunggu sampai proses tersebut selesai. Bahkan, para kerebat dekat Nabi saw. hanya memandikan dan mengkafani Nabi saw. tanpa menguburkan beliau sebelum diangkatnya imam yang baru.

Aspek pendalilan (wajhul istidlal) yang digunakan untuk menunjukkan wajibnya pengankatan imam  adalah: bahwa penguburan jenazah merupakan suatu kewajiban dalam Islam, bahkan ia merupakan kewajiban yang mendapat prioritas untuk disegerakkan. Apalagi jika yang wafat adalah manusia paling utama, utusan Allah, teladan umat manusia, tentu jenazah beliau lebih utama untuk diurus lebih dahulu dari pada jenazah siapa pun. Namun, alih-alih menyegerakan penguburan jenazah Rasulullah saw., para shahabat –tanpa kecuali- justru  mengundur prosesi yang mendesak itu demi menuntaskan masalah lain, yakni pemilihan pemimpin. Hal ini hanya mungkin terjadi jika para shahabat memahami bahwa masalah pengangkatan pemimpin merupakan perkara yang lebih wajib dan harus didahulukan dari pada menguburkan jenazah Rasulullah saw., mengingat masalah yang urgen (penting dan mendesak) tidak mungkin bisa ditunda kecuali jika ada perkara yang lebih urgen lagi. Sikap mereka yang serentak terkait dengan penundaan proses penguburan Rasulullah saw. demi sempurnanya proses pengangkatan imam ini merupakan ijma’ yang membuktikan bahwa keberadaan imam bagi umat Islam adalah wajib.[4]

Perlu sedikit kami singgung bahwa kesepahaman atau ijma’ para shahabat merupakan dalil syara’. Asy-Syaukani, dalam Irsyadul Fuhul, menyatakan bahwa, “ijma’ shahabat merupakan hujjah tanpa ada perbedaan pendapat”[5].  Alasannya karena kesepahaman dan kekompakkan mereka itu bukan terjadi karena adanya konsensus atau kesepakatan yang direkayasa secara insidental. Dalil syara’ haruslah berupa wahyu, sedangkan konsensus manusia –termasuk para shahabat- bukanlah wahyu. Adapun yang dimaksud dengan ijma’ para shahabat adalah suatu keadaan dimana seluruh shahabat memiliki pendapat hukum yang sama atas suatu perkara, tidak ada satu pun di antara mereka yang memiliki pendapat hukum yang berbeda. Kekompakkan di antara mereka yang natural tanpa direkayasa itu menunjukkan bahwa apa yang mereka ungkapkan bukan sekedar ijtihad atau pendapat-pendapat pribadi, namun menunjukkan bahwa mereka, secara bersama-sama, telah memahami sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah saw, berupa wahyu. Ini dimungkinkan karena para shahabat merupakan sekelompok orang yang senantiasa hidup di sekeliling Rasulullah saw, sehingga mereka sangat mengenal apa-apa yang beliau ajarkan kepada kaum muslimin yang berasal dari wahyu Allah. Di kemudian hari, apa yang mereka pahami dari ajaran Rasulullah saw tersebut mereka ungkapkan begitu saja dalam bentuk “kekompakkan pendapat atau sikap”. Dengan ini, ijma’ sejatinya merupakan sesuatu yang mengungkap wahyu, yaitu sunnah alias ajaran Rasulullah saw yang tidak diriwayatkan dari beliau secara langsung, melainkan direfleksikan secara jelas oleh kekompakkan sikap dan pendapat para shahabat ra.[6] Asy-Syaukani mengutip dari Ibnu Wahb:

“Berkata Ibnu Wahb: Dawud dan para sahabat kami berpendapat bahwa ijma’ yang berlaku hanyalah ijma’ para shahabat saja, ini adalah pendapat yang tidak boleh diselisihi, karena ijma’ semata-mata bersumber dari tauqif (wahyu), sedangkan para shahabat merupakan orang-orang yang melihat tauqif (wahyu) tersebut.”[7]

Berpijak pada keabsahan ijma’ shahabat sebagai dalil syar’i, sebagian besar ulama menyatakan bahwa kewajiban mengangkat pemimpin itu bersumber dari wahyu, bukan semata-mata dari akal, karena akal tidak bisa membahas perkara mana yang diwajibkan, mana yang diharamkan, dan mana yang dimubahkan oleh Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Abu Ya’la.[8]

Kedua. Ya, nampaknya jelas bahwa Islam memang mewajibkan kepemimpinan. Tapi apakah syariat juga mengharuskan kesatuan kepemimpinan bagi seluruh umat Islam di dunia? Sebagian besar ulama menyepakati bahwa umat Islam harus memiliki seorang imam, dan haram hukumnya keberadaan dua imam atau lebih bagi umat Islam di seluruh dunia. Imam Al Mawardi menyatakan:

“apabila imamah diakadkan kepada dua orang imam di dua negeri yang berbeda maka akad keduanya tidak sah karena umat tidak boleh memiliki dua imam dalam satu waktu”.[9]

Imam Abu Ya’la Al Farra menyatakan:

“Tidak boleh ada pengangkatan dua imam bagi seluruh kaum muslimin pada satu waktu”. [10]

Dan masih banyak lagi pernyataan ulama yang lain yang sependapat dengan mereka berdua. Di antara dalil yang mereka gunakan untuk mengharamkan adanya lebih dari satu pemimpin bagi kaum muslimin adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu ‘Awanah dan Al Baihaqi dari Abu Sa’id Al Khudri ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا

Artinya: “apabila dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah oleh kalian yang terakhir dari keduanya”.[11]

Hadits di atas secara jelas melarang keberadaan dua orang imam atau khalifah bagi kaum muslimin dalam waktu yang bersamaan. Dan ketentuan tersebut besifat mutlak tanpa batasan. Dalam konteks inilah imam An Nawawi menyatakan:

“Apabila seorang khalifah dibaiat setelah dibaiatnya khalifah yang lain, maka baiat yang pertamalah yang sah dan wajib untuk dipenuhi. Sementara baiat yang kedua adalah batil, haram memenuhinya. Diharamkan pula baginya (khalifah kedua –pent) untuk meminta agar dipenuhi (baiatnya). Tidak ada bedanya apakah mereka membaiat khalifah kedua itu dalam keadaan mengetahui adanya baiat yang pertama ataukah tidak, apakah keduanya berada di dua negeri yang berbeda atau di satu negeri yang sama. .. Dan para ulama telah bersepakat bahwa tidak dibolehkan untuk mengangkat dua orang khalifah pada satu masa, baik wilayah Darul Islam meluas ataupun tidak”.[12]

Terhadap mereka yang mengatakan bahwa boleh ada dua imam yang masing-masing terpisah di dua wilayah yang berjauhan, Imam An Nawawi berkomentar:

“Itu adalah pendapat yang rusak (fasid) menyelisihi pendapat ulama salaf (generasi awal) maupun khalaf (generasi akhir), dan bertentangan dengan lahiriyah kemutlakkan hadits-hadits yang ada”[13]

Dengan ini jelaslah bahwa, seluruh umat Islam di dunia ini memang diwajibkan untuk memiliki sebuah kepemimpinan umum dan diharamkan bagi mereka untuk memiliki dua imam atau lebih dalam satu waktu.


[1] Ibnu Taimiyah, as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar-ra’iy wa ar-ra’iyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), hal. 136-137

[2] Ibnu Hajar al-Haitsami, Shawa’iqul Muhriqah (Istambul: Maktabah Haqiqah, 2003) hal. 10

[3] Dalam kalender Islam, awal hari dimulai dari saat maghrib

[4] Al-Juwaini, Ghiyatsul Umam fit Tiyatsidh Dhulam (Iskandariah: Darud Dakwah, 1400) hal. 16

[5] Asy-Syaukani, Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haqqi min ‘Ilmil Ushul, jilid I (Riyadh: Darul Fadhilah, 2000) hal. 388

[6] An Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah juz III (Beirut: Darul Ummah, 2005) hal. 298

[7] Ibid.

[8] Abu Ya’la, al-Mu’tamad fi Ushulid Din (Beirut: Darul Masyriq, 1974) hal. 222

[9] Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2006) hal. 9

[10] Abu Ya’la, op.cit., hal. 436

[11] Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Ath Thabrani dan Al Bazzar dari Abu Hurairah ra, meski keabsahannya masih dipertanyakan oleh Ath Thabrani dan Al Bazzar sendiri karena hanya Abu Bilal yang meriwayatkannya dari Qatadah, dari Sa’id, dari Abu Hurairah. Ath Thabrani meriwayatkan dengan lafadz:

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الأَحْدَثَ مِنْهُمَا

Artinya: “jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah oleh kalian yang paling baru dari keduanya”.

[12] An Nawawi, Syarh Shohih Muslim, jilid VI, tahqiq: ‘Ishom As Shobabathi, Hazim Muhammad dan ‘Imad ‘amir (Kairo: Darul Hadits, 2001) hal. 474

[13] Ibid., hal. 475