Hukum Asal Benda Adalah Boleh Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkan

Mendiskusikan Kaidah:”Hukum Asal Dari Benda Adalah Boleh Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkan”

A. Kesalahan Umum Dalam Memahami Kaidah Ini

            Kaidah “al-ashlu fil asy-yaa’i al-ibaahatu maa lam yarid daliilut tahriim”  hukum asal dari segala benda adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, adalah kaidah yang benar. Namun demikian, kaidah ini banyak disalah-pahami atau tidak dimengerti. Gambaran yang biasa terwujud dalam benak seseorang ketika membaca kaidah ini adalah bahwa benda-benda yang ada di alam ini terbagi menjadi dua jenis: di satu sisi ada benda yang tergolong haram dan di sisi lain ada benda yang tergolong mubah. Seolah-olah, jika kita melihat benda-benda di sekeliling, maka tiap benda ada labelnya : mubah atau haram. Benda yang mubah boleh digunakan untuk perbuatan apa saja, sedang benda haram tidak boleh digunakan untuk perbuatan apa saja. Kemudian dari kaidah itu dipahami bahwa suatu benda tidak digolongkan sebagai benda haram kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Pemahaman yang dikotomis seperti ini menurut kami tidak tepat, sebagaimana akan kami tunjukkan dalam penjelasan berikut.

B. Benda Akan Memiliki Status Hukum Mubah atau Haram Ketika diletakkan dalam konteks pemanfaatannya

            Sesungguhnya sesuatu itu (benda atau hewan) tidak memiliki dimensi hukum halal/haram secara inhern. Dia hanya memiliki dimensi hukum halal/haram ketika digunakan oleh manusia. Alasannya sebagai berikut:

Pertama: Bahwa terdapat benda-benda yang hukumnya tidak tetap, berubah-ubah sesuai konteks pemanfaatannya. Contohnya keledai jinak. Keledai jinak haram untuk dimakan namun mubah jika dijadikan sebagai hewan pengangkut ataupun untuk dijual-belikan. Ini karena keledai jinak sebagai suatu jenis hewan yang ada di alam ini tidak memiliki label mubah maupun haram dengan sendirinya. Dia hanya akan memiliki status hukum halal/haram ketika dikaitkan dengan pemanfaatannya oleh manusia. Maka dari itu sebenarnya tidak ada istilah halal/haram untuk benda yang bernama keledai jinak secara independen, yang ada hanyalah hukum syara’ terhadap keledai jinak untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sebagai hewan peliharaan, sebagai barang dagangan, dst. Contoh lain adalah emas. Emas merupakan barang yang halal jika digunakan sebagai alat tukar, menjadi barang halal jika digunakan sebagai perhiasan bagi wanita, dan berubah menjadi barang yang haram jika digunakan sebagai perhiasan bagi pria. Jadi benda yang bernama emas ini tidak dikatakan halal atau haram tanpa konteks penggunaannya. Contoh lain lagi adalah api. Api boleh digunakan untuk memasak namun tidak boleh digunakan untuk menghukum. Jadi, api hanya penya status hukum ketika dikaitkan dengan pemanfaatannya. Wallahu a’lam

Kedua, jika poin di atas kita tolak, lalu kita menerima bahwa benda-benda itu memiliki sifat halal atau haram secara inhern pada zatnya tanpa perlu diletakkan pada konteks pemanfaatannya, lantas apa pengaruh status hukum halal/haram yang melekat pada benda itu bagi manusia yang menggunakannya? Maka di sini ada dua kemungkinan:

a. Implikasi dari status haram/halal yang melekat pada benda itu adalah haram/halal untuk dimanfaatkan secara mutlak, maka artinya, pemahaman itu bisa diungkap dengan redaksi: “hukum asal dari seluruh benda adalah boleh dimanfaatkan untuk segala macam tujuan, selama tidak ada dalil yang melarangnya untuk dimanfaatkan sama sekali”. Jika artinya demikian, maka jelas tidak sesuai dengan realitas. Sebab pada faktanya benda itu kadang tidak dihalalkan secara mutlak dalam segenap aspek pemanfaatannya, di sisi lain tidak ada benda yang haram untuk dimanfaatkan secara mutlak dalam segenap aspek kegunaannya, kecuali benda-benda tertentu seperti najis atau patung misalnya. Sebab, kebanyakkan benda itu haram dalam konteks pemanfaatan tertentu, tapi boleh dalam konteks pemanfaatan yang lain. Keledai jinak, kucing, anjing yang terlatih, emas, perak, sutra, api dll adalah contoh-contoh barang yang halal dalam konteks pemanfaatan tertentu tapi haram dalam konteks pemanfaatan yang lain.

b. Jika dikatakan bahwa benda yang memiliki status haram itu bukan berarti haram untuk dimanfaatkan secara mutlak  tapi hukumnya juga ditentukan oleh bentuk pemanfaatannya, maka pertanyaannya: lantas apa signifikansi dari status keharaman yang melekat pada benda itu kalau ternyata hukumnya bisa berubah dalam konteks pemanfaatan tertentu?

            Atas dasar itu, kami katakan bahwa tidak ada benda yang membawa sifat hukum haram atau halal pada dzatnya secara inhern (tidak seperti sifat najis atau suci pada benda). Namun, benda akan memiliki sifat hukum halal atau haram ketika dia diletakkan dalam konteks pemanfaatan tertentu. Dan kenyataannya, hukum suatu benda bisa berubah sesuai pemanfaatannya. Wallahu a’lam

C. Meletakkan Kaidah Pada Tempat Yang Benar

         Siapa saja yang ingin memahami kaidah ini dengan benar, kuncinya adalah dia harus meletakkan kaidah ini pada posisi yang semestinya. Pertama, bahwa di dalam Asy Syakhshiyyah III dan At Taisiir, pembahasan tentang hukum asal dari benda ini diletakkan di belakang pembahasan mengenai hukum asal dari perbuatan manusia. Sedangkan hukum asal atas perbuatan itu terikat dengan hukum syara’. Kedua, dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu kadangkala menggunakan benda tertentu dan atau menjadikan benda tertentu sebagai objek perbuatan. Nah, benda yang dikenai perbuatan atau digunakan oleh manusia inilah yang dimaksud dengan al asy-yaa’ (segala sesuatu) dalam kaidah tersebut.

      Atas dasar itu, kaidah “al-ashlu fil asy-yaa’i al ibaahah” itu bukan bermaksud memberi status hukum halal/haram secara inhern terhadap seluruh benda yang ada di alam semesta ini sehingga membaginya menjadi dua kelompok (benda halal dan benda haram) tanpa dikaitkan dengan konteks pemanfaatannya. Tapi al-asya-yaa’ yang dimaksud di sana lebih khusus, yakni benda-benda yang digunakan oleh manusia dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu yang memiliki implikasi hukum. Jadi, kaidah itu tidak membahas hukum al asy-yaa’  ketika ia berdiri sendiri sebagai bagian dari benda-benda di alam tanpa dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Maka, Syaikh ‘Atho’ sejak awal telah menjelaskan bahwa al-asy-yaa’ yang dibahas di sana adalah “al mawaadul-latii yatashorrofu fiihaa al-insaanu bi-af’aalihi” (materi-materi yang manusia digunakan oleh manusia dalam perbuatan-perbuatannya). Dengan kata lain, yang dimaksud dengan hukum asal dari sesuatu (al-asy-ya’) itu adalah hukum asal dari benda-benda ketika ia dikaitkan dengan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh manusia. Maka, setelah membahas hukum asal perbuatan, An Nabahaaniy mengatakan “itu mengenai perbuatan, adapun mengenai benda-benda, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan, maka sesungguhnya hukum asalnya adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan “ (Asy-Syakhshiyyah III, halaman 25). Jadi, kaidah ini berlaku bagi benda ketika dia dikaitkan dengan perbuatan. Wallaahu a’lam

D. Nilai Praktis Kaidah

          Jika kami katakan bahwa status hukum benda itu bisa berubah-ubah sesuai konteks penggunaannya, atau terkait dengan perbuatan manusia, lantas apakah dengan demikian kaidah asal untuk hukum benda menjadi tidak diperlukan? Tidak bisa dikatakan demikian, karena meski status hukum benda bisa berubah menurut konteks perbuatan atau pemanfaatannya bukan berarti bahwa hukum benda itu mengikuti status perbuatannya.

         Kita ambil contoh persoalan hukum perbuatan jual-beli dan hukum benda yang diperjual-belikan. Jual-beli sebagai suatu perbuatan hukum kemubahannya telah ditegaskan oleh Allah. Adapun mengenai benda yang diperjual-belikan maka itu persoalan lain. Sesuai kaidah “al ashlu fil asy-yaa-i al ibaahah maalam yarid daliilut tahriim”, maka benda apa pun boleh untuk diperjual-belikan, asal tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ajing terlatih contohnhya, meski boleh digunakan untuk berburu, namun, berdasarkan dalil-dalil yang ada, ia tidak boleh dijual-belikan.

         Atas dasar itu, kaidah “al ashlu fil asy-yaa-i al ibaahah maalam yarid daliilut tahriim” ini bukanlah kaidah yang sia-sia. Jika kita meletakkannya pada tempat yang benar, maka kita akan menemukan urgensi dari kaidah ini. Wallahu a’lam

E. Kaidah ini bukan untuk menentukan status kesucian/kenajisan benda

            Kaidah “al-ashlu fil-asy-yaa’ al-ibaahah” sama sekali tidak digunakan untuk menentukan status kenajisan atau kesucian benda, tapi menentukan status hukum benda-benda yang digunakan oleh manusia dalam konteks halal dan haram, bukan dalam konteks suci dan najis. Sebab, dua kategori ini tidak sepenuhnya pararel, bahkan keduanya berdiri dalam dua dimensi yang berbeda. Kalau seandainya ada kaidah yang terkait dengan kesucian dan kenajisan benda, maka kaidahnya akan berbunyi: “hukum asal benda adalah suci sebelum ada dalil yang menajiskannya”.

   Perbedaan antara kemubahan/keharaman benda dengan kesucian/kenajisan benda antara lain adalah bahwa mubah atau haram itu merupakan status hukum benda ketika ia digunakan oleh manusia, sedangkan suci atau najis itu merupakan status hukum yang selalu menempel secara inhern pada bendanya, terlepas dari apakah ia digunakan oleh manusia atau tidak, statusnya tetap ada, entah najis atau suci. Dan status najis/suci itu selalu tetap meski terlibat dalam berbegai perbuatan yang berbeda. Kemudian ada dalil yang menunjukkan bahwa benda-benda najis sama sekali tidak boleh untuk dimanfaatkan, alias haram dalam segenap konteks pemanfaatan. Wallahu a’lam

 

F. Najis Dan Benda-benda Yang Haram Untuk Dimanfaatkan Sama sekali

         Kami katakan bahwa hukum benda bisa berubah tergantung pada bentuk pemanfaatannya, seperti kucing yang merupakan barang haram ketika dimakan dan menjadi barang mubah ketika dipelihara. Namun, terdapat pengecualian, yaitu benda-benda yang telah ditentukan oleh syara’ sebagai barang yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, baik dimakan, dijual, atau diolah, seperti seluruh benda-benda najis. Maka, hukum kenajisan ada pada dzatnya adapun hukum keharaman ada pada seluruh konteks pemanfaatannya. Begitu juga dengan berhala/patung, dia tidak najis tapi juga tidak boleh dimanfaatkan.

Tambahan

       Pernyataan kami bahwa benda hanya memiliki status hukum halal/haram ketika diletakkan dalam konteks pemanfaatannya itu dinyatakan salah karena ada kaidah yang menyatakan “laa hukma qobla wuruudisy syar’i”, tidak ada hukum sebelum datang syara” dan bukan “laa hukma qoblal intifa’”, tidak ada hukum sebelum ada pemanfaatan. Saya jawab: tidak ada hukum benda sebelum diletakkan pada konteks pemanfaatannya itu bukan berarti bertentangan dengan kaidah “tidak ada hukum sebelum ada syara’”. Itu karena dua alasan.

Pertama, tidak ada hukum halal-haram terhadap benda sebelum dikaitkan dengan suatu bentuk pemanfaatan tertentu itu adalah hal yang nyata sebagai realitas hukum syara’, dan itu sudah kami tunjukkan buktinya pada uraian di atas. Apa yang ada di dalam poin itu tidak bisa dipatahkan dengan kaidah ini.

Kedua, bahwa hukum syara’ itu hanya datang pada perkara yang memiliki fakta hukum yang jelas. Jika ditanyakan kepada seorang mufti, “ya Syaikh..! apa hukumnya kucing, apakah halal ataukah haram?”, Jika sang mufti serta-merta mengatakan, “halal”, maka bisa jadi si penannya akan pulang menyembelih kucingnya lalu dimakan; dan jika dia menjawab, “haram”, maka bisa jadi si penannya akan pulang kemudian mengambil kucing peliharaannya untuk dibuang. Maka sang mufti tidak bisa serta-merta menjawab halal atau haram sebelum jelas baginya konteks pemanfaatan kucing yang dikehendaki oleh si penannya, apakah untuk dimakan atau untuk dipelihara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum benda itu tidak bisa ditentukan sebelum jelas bentuk pemanfaatannya.

        Lantas di mana kita meletakkan kaidah “laa hukma qobla wuruudisy syar’i?”. Jawabnya adalah setelah fakta hukumnya menjadi jelas. Artinya, setelah benda dan konteks pemanfaatannya jelas, maka seseorang tidak boleh menghukuminya kecuali atas dasar pengetahuan terhadap hukum syara’ semata. Dengan kata lain, tidak boleh mengatakan bahwa kucing itu mubah untuk dipelihara sebelum mengetahui hukum syara’ mengenai hal itu, sebab tidak ada hukum sebelum datangnya syara’, sementara mubah/boleh juga merupakan hukum syara’ yang membutuhkan dalil syara’ meski dalam bentuk umum. Maka, tahap selanjutnya adalah penelitian terhadap dalil syara’ yang berkaitan dengan fakta hukum. Dan, penelitian terhadap dalil syara’ menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dalil yang melarang kucing untuk dipelihara. Di sinilah berlaku kaidah , “hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan”.  Wallahu a’lam, Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. (Titok P.)